pemerataan layanan pendidikan berkualitas

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada semua menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan berikut dilaksanakan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).

Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo didalam pidatonya, bahwa suasana world sementara ini penuh bersama dengan ketidakpastian. “Dampak perubahan iklim jadi nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku mendambakan mengingatkan kepada kita semua untuk konsisten waspada.”

Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan sebagian perihal terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang telah diberikan mesti digunakan secara disiplin, teliti, dan pas sasaran. Tak lupa, tetap tekankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi penggunaan anggaran mesti dilaksanakan sesegera mungkin, jadi Januari 2024 mendatang. Terakhir, tetap antisipasi ketidakpastian, pemerintah mesti lincah didalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita mesti fokus pada hasil dan memberi manfaat secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo kala memberi petunjuk terkait pelaksanaan APBN 2024.

APBN 2024 dirancang sanggup bertahan menghadapi dinamika gejolak ekonomi global, bersama dengan fokus pada lima bidang prioritas, yaitu 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk tingkatkan kualitas sumber kekuatan manusia (SDM) yang berdaya saing dan sanggup beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang pertolongan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan juga kemiskinan esktrem, membangun SDM didalam jangka panjang, dan tingkatkan kesejahteraan. 

Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan didalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan kekuatan saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk tingkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan.

Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk th. 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini dapat dicapai melalui optimalisasi dan melindungi iklim investasi di sedang ketidakpastian global.

“Belanja pemerintah pusat dapat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang dapat memakan memadai besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu.

Di sisi lain, TKD yang dialokasikan pada th. ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 persen dibandingkan th. 2023. Peningkatan ini ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah bersama dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini jadi upaya untuk tingkatkan service publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak umur dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

“2024 adalah th. terakhir pemerintahan di periode ini, aku ingin anggaran yang diberikan sanggup dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang telah direncanakan tapi belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang dapat datang,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Digitalisasi Pengesahan DIPA

Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilaksanakan berbeda bersama dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dilaksanakan melalui proses digitalisasi. Mulai berasal dari rencana anggaran sampai penandatanganan dilaksanakan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran sebelum digitalisasi ikuti 12 step yang benar-benar rumit. Saat ini hanya 4 step dan menggunakan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik dapat tersertifikasi dan jadi tidak benar satu upaya berasal dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang punyai otoritas anggaran. Upaya menjamin aspek keamanan Info yang menjamin Info tidak sanggup disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber kekuatan juga dapat menjamin keamanan information dan informasi. Hal berikut seiring bersama dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hal tersebut, menurut Menkeu, diharapkan sanggup tingkatkan tata kelola bersama dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan penggunaan kertas, mewujudkan green budgeting, serta tingkatkan keamanan dokumen dan data.

Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek

Terkait belanja prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang dapat diprioritaskan untuk program-program perluasan mesti studi dan pertolongan pendidikan, didalam rangka mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada peluang lalu di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 menyampaikan rasa menerima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini didalam bidang pendidikan, khususnya terkait kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar.

Berikut adalah target dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di th. 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa bersama dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa bersama dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa bersama dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa bersama dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan lpo88 dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun bersama dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. 

Pada th. 2024 pemerintah juga mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun bersama dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan berikut telah mempertimbangkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen pada th. 2024.

Kemudian, didalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pemenuhan layanan prasarana pendidikan diwujudkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan layanan prasarana di 12.626 satuan pendidikan semua Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.